Tinjauan Tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi

1. Kajian

Saat ini pertumbuhan jasa konstruksi berkembang pesat, sejalan dengan pertumbuhan jasa konstruksi maka dibutuhkan payung hukum yang mengatur tentang  jasa konstruksi itu sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. UU ini melengkapi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999.

Ada beberapa point penting dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 ini, diantaranya:

1. Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
4. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan;
5. Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pada RUU tentang Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi;
6. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi;
7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi;
8. Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Manfaat

Dengan adanya UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang juga melibatkan masyarakat sehingga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang bermanfaat. Berikut adalah manfaat yang didapat masyarakat:

•         Hak Masyarakat:

1. Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi
2. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

•         Kewajiban Masyarakat :

1. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang Pelaksanaan jasa konstruksi
2. Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

Sumber:
https://cepagram.com/index.php/2017/04/16/8-poin-penting-dalam-uu-jasa-konstruksi-no-2-tahun-2017/

https://ardianfajar.wordpress.com/2011/02/17/sedikit-tentang-undang-undang-jasa-konstruksi/

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Untuk Instansi Pemerintah

1. Etika Pengadaan

Ketika melakukan kerja sama, para pihak yang terkait harus memiliki etika yang patut disepakati dan dipatuhi bersama sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya kerugian untuk pihak lain dengan menguntungkan pihak tertentu

Etika Pengadaan telah disebutkan dengan jelas dan tegas Pada pasal 6 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

•      Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
•      Bekerja secara profesionaldan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
•      Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
•      Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
•      Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
•      Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
•      Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
•      Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari tau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pada akhirnya dengan proses pengadaan yang kredibel dari para pihak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan tata nilai pengadaan yaitu prinsip, serta etika pengadaan, dapat dipertanggung jawabkan.

1. Sanksi

Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran UU Jasa Konstruksi adalah berupa (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara pekerjaan konstruksi; (iii) pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; (iv) larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi (khusus bagi pengguna jasa); (v) pembekuan izin usaha dan/atau profesi; dan (vi) pencabutan izin usaha dan/atau profesi. Selain sanksi administratif tersebut, penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenakan denda paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi).

Sumber:

http://kampus-sipil.blogspot.com/2013/05/etika-dan-peraturan-tender-proyek.html

http://mustakim-umm.blogspot.com/2015/08/etika-dan-prinsip-pengadaan-barang-jasa.html

https://www.hukumproperti.com/rangkuman-peraturan/aspek-hukum-jasa-konstruksi-berdasarkan-undang-undang-nomor-18-tahun-1999-tentang-jasa-konstruksi/

Penyusunan Anggaran Perusahaan dan/atau Anggaran Proyek Pembangunan

1. Pengertian

Penyusunan anggaran merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan. Dalam sebuah anggaran kemudian ditetapkan biaya-biaya kegiatan atau program-program yang akan dilaksanakan dan dijadwalkan berikut dengan target-target keuangan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya berikut dengan biaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut.

Prinsip dasar anggaran perusahaan adalah bagaimana merubah rencana jangka panjang menjadi rencana jangka pendek yang terkuantifikasi dalam bentuk anggaran. Karenanya anggaran berikut dengan realisasinya menjadi alat ukur untuk melakukan evaluasi kinerja juga. Dalam proses penyusunannya, hendaknya melibatkan seluruh unit yang ada dalam perusahaan dan kalau perlu seluruh karyawan (dengan skala dan tingkat keterlibatan yang diatur) untuk dapat mengetahui target kinerja perusahaan.

1. Tujuan dan Fungsi

Sebelum menyusun anggaran, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu tujuan dan fungsi anggaran itu disusun. Dalam hal ini, terdapat beberapa tujuan penyusunan anggaran, diantaranya:

1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perubahan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghndari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarah yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

Sedangkan fungsi anggaran yaitu untuk:

•      Perencanaan

1. Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, sebelum merencanakan kegiatan, manajer mengadakan penelitian dan pengalaman-pengamatan terlebih dahulu.
2. Mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan yang menentukan arah/kegiatan yang paling menguntungkan agar RKAP yang disusun untuk waktu panjang dan schedule yang teratur, akan sangat membantu dalam mengeragkan secara tepat tenaga-tenaga kepala bagian, salesman, kepala cabang dan semua tenaga operasional.
3. Membantu menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan (polities) perusahaan.
4. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang baik akan mengakibatkan dapat dihindarkannya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja.
5. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. Dengan disusunnya perencanaan yang terperinci dapat dihindarkan biaya-biaya yang timbul karena kapasiras yang berlebihan.

•      Koordinasi (coordinating)

1. Membantu mengkoordinasi factor manusia dengan perusahaan. Maksudnya adalah seringkali terjadi kasus dimana manajer tidak tahu apa yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang. Maka dari itu, penyusunan rencana yang terperinci (berupa anggaran) membantu manajer mengatasi masalah itu, sehingga ia kembali merasa adanya hubungan antara kemampuannya dengan perusahaan yang dipimpinnya.
2. Menempatkan penggungaan modal pada alternative-alternatif yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program perusahaan. Sebelum perusahaan membelanjakan uangnya, sebaiknya perusahaan terlebih dahulu memilih alternatif-alternatif yang paling menguntungkan atau sesuai dengan program perusahaan.
3. Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Mengapa? Karena setelah rencana yang baik disusun dan kemudian dijalankan, kelemahan-kelemahan dapat dilihat untuk diperbaiki.

•      Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dapat melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan RKAP dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu.

•      Motivasi

Anggaran memotivasi para pelaksananya dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

•      Komunikasi

Meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan dan penyimpangan yang terjadi.

•      Pendidikan

RKAP mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada ousat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

1. Prinsip Penyusunan Anggaran

Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu anggaran dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, adalah sebagai berikut:

1. Management Involvement

Merupakan keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan.

2. Organizational Adaption

Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi dimana ada ketegasan wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dia dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya.

3. Responsibility Accounting

Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya suatu system responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggung jawaban manajemen keuangan perusahaan.

4. Goal Orientation

Penetapan tujuan yang realistris akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

5. Full Communication

Suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang akan dicapai.

6. Realistic Expectation

Dalam perencanaan, manajemen harus mentepakan sasaran yang realistis, artinya memungkinkan dapat dicapai. Maka sebaiknya manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai.

7. Timeliness

Laporan-laporan mengenai realisasi rencana harus diterima manajer yang berkompeten tepat pada waktunya agar informasi tersebut berguna bagi manajemen.

8. Flexible Application

Pernecanaan tidak boleh kaku tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi.

9. Reward and Punishment

Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer yang kinerjanya dibawah atau melebihi standar harus dapat diketahui sehingga pemberian suatu reward atau punishment oleh manajemen menjadi transparan.

1. Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran

Sangat penting mengetahui faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran agar bisa meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran:

•       Faktor Internal

1. Data penjualan pada tahun-tahun yang lalu.
2. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran yang dijual, dsb.
3. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.
4. Tenaga kerja, modal kerja dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan.

•      Faktor Eksternal

1. Keadaan persaingan
2. Tingkat pertumbuhan penduduk
3. Tingkat penghasilan masyarakat

Sumber:
https://www.kompasiana.com/sinaynf/565c89a552937303161cbef4/hal-hal-penting-dalam-penyusunan-anggaran